Laporan riset ini mengeksplorasi peran krusial pemerintah daerah dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia dengan lokus di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dokumen ini mengkaji berbagai aspek, mulai dari kebijakan, tantangan, hingga peluang yang dihadapi daerah dalam berkontribusi terhadap pencapaian NDC Indonesia. Tujuan dari riset ini sendiri adalah untuk menganalisis aksi-aksi iklim yang telah dilakukan oleh NTT, berikut tantangan yang muncul di tingkat daerah dalam mengimplementasikan aksi iklim. Selain itu, riset ini juga bertujuan untuk memetakan peluang dan potensi aksi-aksi iklim serta pendanaan iklim di NTT, termasuk kebijakan dan regulasi yang mendukung baik di tingkat nasional maupun daerah.
Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi literatur, diskusi terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil), serta analisis data. Temuan utama dari riset ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang ada (UU, Perpres, Perda), termasuk integrasi isu iklim dalam RPJMD dan penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi. Namun, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi kendala.
Provinsi NTT dengan potensi energi terbarukan yang signifikan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon. Tantangan-tantangan yang terpetakan dalam riset ini antara lain adalah paradigma pembangunan rendah karbon belum sepenuhnya sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan; kebijakan dan regulasi yang tumpang tindih menghambat aksi iklim di daerah; koordinasi antar lembaga dan komitmen para pihak masih belum optimal; adanya keterbatasan pendanaan, terutama dalam konteks pengembangan energi terbarukan; rendahnya kesadaran, kapasitas SDM, dan pengetahuan terkait perubahan iklim; ketergantungan pada energi fosil, terutama untuk kelistrikan di daerah terpencil; serta inkonsistensi dan ketimpangan data emisi GRK antara platform SIGN-Smart (KLHK) dan Aksara (Bappenas).
Walaupun berhadapan dengan sekian banyak tantangan, namun pemerintah daerah, terutama NTT memiliki beberapa peluang untuk mewujudkan target penurunan emisi GRK. Peluang itu dapat terwujud melalui peningkatan kewenangan daerah yang disertai pendanaan dan penguatan kapasitas; pemanfaatan potensi energi terbarukan yang besar (panas bumi, air, surya, angin, bioenergi); kemitraan dan kolaborasi antar berbagai pihak; serta penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi melalui sistem data terintegrasi.
Riset ini menegaskan bahwa pencapaian NDC Indonesia membutuhkan upaya bersama dan kolaboratif, di mana pemerintah daerah perlu memainkan peran sentral. Penataan kewenangan yang lebih adil dan asimetris diperlukan, dimana daerah seharusnya memiliki kewenangan yang lebih besar. Walau demikian, penataan kewenangan ini harus disertai dengan adanya dukungan pendanaan spesifik, skema pendanaan inovatif, serta akses pada sumber pendanaan alternatif. Keberadaan hal- hal ini dapat menjadi pendorong bagi daerah dalam berkontribusi pada pencapaian target penurunan emisi GRK Indonesia. Tentunya upaya-upaya tersebut memerlukan sistem dan platform pemantauan yang terintegrasi dengan dukungan koordinasi antar lembaga serta kemitraan yang lebih luas dengan berbagai pihak.
