Ketika negara-negara menyampaikan komitmen iklim melalui Nationally Determined Contributions (NDC), muncul kebutuhan mendasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan implementasinya telah dicapai. Kebutuhan tersebut yang mendasari pengembangan sistem transparansi di bawah Persetujuan Paris. Enhanced Transparency Framework (ETF) dalam Pasal 13 Persetujuan Paris mengoperasionalkan ketentuan transparansi melalui mekanisme pelaporan dan peninjauan yang berlaku bagi seluruh negara Pihak. Dalam hal ini, para Pihak diwajibkan untuk menyampaikan informasi secara berkala mengenai emisi gas rumah kaca (GRK), kemajuan implementasi dan pencapaian NDC, upaya adaptasi, serta dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas.
Salah satu instrumen utama dalam transparansi adalah Biennial Transparency Report (BTR), yang disampaikan setiap dua tahun. BTR akan melalui proses Technical Expert Review (TER) sebelum dilanjutkan ke tahap Facilitative, Multilateral Consideration of Progress (FMCP). Namun, setelah siklus pelaporan pertama mulai berjalan, fungsi transparansi berkembang melebihi sekadar instrumen kepatuhan pelaporan komitmen iklim. Transparansi juga dapat memberikan pembelajaran dari proses-prosesnya untuk memperbaiki implementasi aksi iklim nasional. Momentum ini menjadi semakin relevan menjelang COP31 di Antalya, Turki, pada November 2026, yang menandai dimulainya Global Stocktake (GST) kedua.
BTR Pertama: Awal dari Siklus Pembelajaran Transparansi
Dalam siklus ETF, informasi yang disampaikan melalui BTR pertama (BTR1) menjadi tonggak penting dalam mengidentifikasi kesenjangan, berikut area perbaikan untuk siklus pelaporan selanjutnya. Laporan Sintesis Sekretariat UNFCCC menunjukkan bahwa pengalaman penyusunan BTR1 telah mendorong sejumlah negara untuk memperkuat beberapa aspek seperti, koordinasi antarkementerian, sistem pengelolaan data, kapasitas inventarisasi GRK, serta mekanisme penjaminan dan pengendalian kualitas data (quality assurance/quality control atau QA/QC). Pembelajaran dari siklus pertama ETF ini juga menjadi fokus pembahasan pada Subsidiary Body for Implementation (SBI) ke-64 bulan Juni 2026 lalu, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas untuk membangun sistem transparansi nasional yang dapat berjalan secara berkelanjutan.
Indonesia memulai siklus tersebut dengan menyampaikan BTR pertamanya pada 24 Desember 2024, yang turut memuat technical annex mengenai REDD+. Dari sisi legalitas, Indonesia telah memperkuat kerangka kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ETF, antara lain melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2026, yang didukung oleh sistem MRV (Measurement, Reporting, and Verification) dan SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim). Dengan demikian, tantangan ke depan bukan lagi membangun sistem baru, namun memastikan sistem yang ada mampu menghasilkan informasi yang lengkap, konsisten, dapat ditelusuri, dan berkelanjutan.
Selain itu, proses TER terhadap BTR1 Indonesia pada Mei 2025 lalu, memberikan catatan penting terkait perbaikan kualitas dan kelengkapan data, penerapan QA/QC, serta kejelasan sistem untuk melacak implementasi dan pencapaian NDC. Proses ini juga menyoroti perlunya kerangka kerja yang lebih jelas untuk memastikan keterlibatan berbagai aktor dalam pelacakan implementasi dan pencapaian NDC. Pembelajaran dari BTR1 mencatat bahwa akses terhadap data dari institusi swasta dan organisasi masyarakat sipil masih menjadi tantangan karena belum adanya mekanisme pelaporan yang terstandardisasi.
Menjembatani Aksi Iklim Daerah dengan Transparansi Nasional
Penguatan transparansi nasional sangat bergantung pada ketersediaan informasi mengenai pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi di berbagai sektor dan wilayah. Sebagian aksi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kapasitas pemerintah daerah dan para pelaksana aksi dalam mencatat, memantau, dan mendokumentasikan perkembangan serta capaian aksi iklim menjadi penting untuk mendukung pemantauan implementasi NDC dan penyusunan laporan nasional, termasuk BTR. Informasi dari tingkat daerah menjadi masukan penting bagi pemerintah pusat dalam menggambarkan kemajuan implementasi komitmen iklim Indonesia.
Namun, studi Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengidentifikasi bahwa fragmentasi sistem data dan pelaporan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan aksi iklim di tingkat daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berhadapan dengan beberapa platform nasional untuk pelaporan aksi iklim, antara lain Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) yang dikelola oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional-Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas, dan Transparan (SIGN-SMART) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Perbedaan format, kebutuhan data, dan mekanisme pelaporan antarsistem berpotensi menimbulkan duplikasi pekerjaan serta menambah beban administratif dan kebutuhan sumber daya manusia di daerah..
Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan sistem transparansi iklim nasional perlu dilakukan dengan memerhatikan keterhubungan antarsistem yang dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga. SIGN-SMART kini dikembangkan menjadi SIGN-SMART ROBUST (reliable, optimal, berimbang, user friendly, scalable, dan terbuka) dan diarahkan untuk terintegrasi dengan berbagai platform nasional, termasuk SRN PPI, AKSARA, dan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK). Sejalan dengan itu, SRN PPI Terintegrasi mulai diberlakukan pada Juli 2026 berdasarkan Permen LH/BPLH No. 7 Tahun 2026. Perkembangan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat keterhubungan sistem data iklim nasional. SIGN-SMART ROBUST diarahkan untuk memperkuat akurasi inventarisasi emisi GRK secara top-down dan bottom-up[1], sedangkan SRN PPI Terintegrasi berfungsi sebagai buku besar pencatatan aksi mitigasi, adaptasi, dan capaian penurunan emisi GRK. Sementara itu, AKSARA tetap memiliki peran dalam mendukung perencanaan dan pemantauan aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan interoperabilitas antarsistem perlu diikuti dengan perbaikan tata kelola data, baik di tingkat daerah maupun nasional, agar proses pelaporan menjadi lebih sederhana, metodologi dan kebutuhan data lebih selaras, serta pengulangan pengisian maupun pencatatan capaian yang sama (double reporting/double counting) dapat dihindari.
Memperkuat Transparansi Nasional Menjelang GST Kedua
Global Stocktake (GST) kedua yang dimulai pada CMA8 (November 2026) hingga CMA10 (November 2028) akan menjadi ruang evaluasi krusial bagi ambisi iklim global. Proses ini akan berlangsung melalui tiga tahap, yaitu information collection and preparation, technical assessment, dan consideration of outputs. Tahap information collection and preparation dimulai sejak November 2026, kemudian dilanjutkan ke tahap technical assessment pada SB66 di Juni 2027. Dalam rangkaian tersebut, informasi yang dihasilkan melalui mekanisme transparansi seperti BTR akan menjadi salah satu sumber informasi penting dalam menilai kemajuan kolektif dunia terhadap tujuan Persetujuan Paris.
Bagi Indonesia, persiapan menuju GST kedua perlu menjadi momentum untuk memastikan bahwa sistem transparansi nasional mampu menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas bagi proses evaluasi kemajuan kolektif implementasi Persetujuan Paris. Untuk itu, di tingkat daerah, penguatan kapasitas teknis bagi pemerintah daerah dan pelaksana aksi iklim dalam pencatatan dan pemantauan aksi iklim sangat diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi kebutuhan dukungan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sementara itu, di tingkat nasional, penguatan koordinasi dan konsolidasi informasi antarinstitusi menjadi kunci utama untuk mendukung pemantauan implementasi NDC dan penyusunan BTR.
Upaya tersebut perlu didukung oleh penyelarasan indikator, metodologi, dan mekanisme pertukaran data yang jelas, dengan tetap memerhatikan pembagian urusan serta kewenangan masing-masing institusi. Informasi yang dihasilkan melalui ETF, termasuk BTR, selanjutnya dapat menginformasikan proses GST. Sebaliknya, hasil GST dapat menjadi masukan bagi Indonesia dalam memperbarui dan meningkatkan implementasi NDC serta memperkuat siklus transparansi nasional. Dengan demikian, mekanisme transparansi Indonesia tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan di tingkat global, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mengevaluasi kemajuan, mengidentifikasi kebutuhan dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data dalam pelaksanaan aksi iklim nasional ke depan.
[1] Pendekatan top-down merupakan penghitungan emisi yang dilakukan oleh pemerintah pusat menggunakan data makro atau agregat nasional. Pendekatan bottom-up merujuk pada penghitungan emisi yang dimulai dari tingkat tapak, fasilitas kerja, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah, kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat.
