Diskusi ini dihadiri oleh Dr. Capt. Miftakhul Hadi, S.ST, MM, M.Mar, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan Di Perairan Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Teguh Jalu Waskito, Kepala Subdirektorat Sertifikasi Pesawat Udara Kementerian Perhubungan, Dr. Ignatius Wahyu Marjaka, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, dan Felicity Le Quesne, Kepala Kebijakan dan Keuangan Iklim Kedutaan Besar Inggris di Jakarta
Peta jalan ini selaras dengan Peraturan Presiden 98/2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 21/2022, yang mewajibkan setiap kementerian sektor untuk mengembangkan nilai ekonomi karbon. Pemerintah Inggris berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam upaya ini melalui program nilai ekonomi karbon UK PACT senilai £2,7 juta (kurang lebih 57 miliar Rupiah) . Dengan menerapkan nilai ekonomi karbon di sektor pelayaran dan penerbangan domestik, Indonesia dapat mengurangi emisi karbonnya guna mewujudkan target NDC.
Peta jalan ini juga menguraikan pendekatan bertahap untuk nilai ekonomi karbon, termasuk penilaian instrumen berbasis pasar seperti pajak karbon dan sistem perdagangan emisi (ETS). Langkah utamanya meliputi peningkatan pengumpulan data untuk target dan inventarisasi emisi, menyelaraskan peraturan dan melibatkan pemangku kepentingan, membangun sistem Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV), serta melakukan penilaian dampak dan mengembangkan jadwal implementasi nilai ekonomi karbon dalam kurun waktu tiga tahun.
Indonesia adalah anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Kedua organisasi tersebut telah mengambil langkah-langkah penting dalam upaya dekarbonisasi global, yaitu Skema ICAO untuk Pengimbangan Karbon (Carbon Offsetting) dan Pengurangan untuk Penerbangan Internasional (CORSIA) dan Strategi IMO 2023 tentang Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk Pelayaran Internasional.
Dr. Capt. Antoni Arif Pribadi, M.Sc., Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan mengatakan, “Penurunan emisi sektor pelayaran domestik harus berpegang pada asas keadilan dan pemerataan bagi semua pihak, agar tidak merugikan bagi pihak tertentu, oleh karena itu perlu dipikirkan skema yang tepat untuk diterapkan. Meskipun perdagangan karbon merupakan salah satu pendekatan yang memungkinkan untuk mengurangi emisi GRK, strategi yang komprehensif juga harus mencakup langkah-langkah teknis, seperti pengembangan dan ketersediaan bahan bakar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang sesuai untuk berbagai jenis kapal yang beroperasi di Indonesia, serta infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung penerapannya,” tegasnya. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pemilik kapal kecil dan tradisional memiliki akses ke program pengembangan kapasitas dan dukungan finansial, yang memungkinkan transisi yang adil dan lancar menuju sektor pelayaran yang rendah karbon.
Lukman F. Laisa, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan menyatakan, “Sektor penerbangan menerapkan sejumlah langkah untuk mengurangi emisi CO2, seperti peningkatan teknologi, peningkatan operasional, dan penggunaan bahan bakar berkelanjutan untuk sektor penerbangan atau Sustainable Aviation Fules (SAF).” Ia juga berharap skema penetapan harga karbon dapat memberikan insentif yang menarik untuk pengurangan emisi, manfaat ekonomi untuk mendorong inovasi dan investasi hijau, serta membantu menjembatani kesenjangan yang masih ada pada sektor penerbangan. “Dengan skema CORSIA yang sudah berjalan dengan baik untuk penerbangan internasional, kami berharap Peta Jalan ini berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk mengembangkan kebijakan guna menerapkan skema NEK pada penerbangan domestik,” imbuhnya.
Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia, Amanda McLoughlin, mengatakan, “Inggris berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia dalam menerapkan nilai ekonomi karbon, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mencapai target NDC-nya. Diskusi mengenai peta jalan nilai ekonomi karbon untuk sektor penerbangan dan pelayaran domestik ini adalah langkah signifikan. Penerapan nilai ekonomi karbon menjadi cara yang efektif dalam mendorong transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon – tidak hanya mendukung aksi iklim global, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi di sektor penerbangan dan pelayaran. Bagi konsumen, ini berarti transportasi dan opsi pelayaran yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bagi bisnis, ini membuka peluang untuk mengadopsi teknologi yang lebih bersih, meningkatkan daya saing di masa depan yang rendah karbon. Bersama-sama, kita dapat mencapai tujuan iklim global kita dan menciptakan bumi yang ramah lingkungan untuk generasi mendatang.”
Ke depannya, Program UK PACT akan terus mendukung Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan peta jalan tahap awal, dengan berfokus pada identifikasi pengumpulan data emisi dan pemetaan pemangku kepentingan. Selanjutnya, rencana konsultasi yang komprehensif akan dikembangkan untuk memastikan implementasi nilai ekonomi karbon yang efektif.
Tentang Program Nilai Ekonomi Karbon UK PACT:
Program Nilai Ekonomi Karbon UK PACT merupakan kemitraan kolaboratif antara Pemerintah Inggris dan Indonesia. Program ini memberikan bantuan teknis, pengembangan kapasitas, dan pembentukan konsensus tentang kebijakan nilai ekonomi karbon di berbagai institusi pemerintah terkait dan pemangku kepentingan yang lebih luas.
Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi:
Anna-Liisa Kaar, Ricardo (anna-liisa.kaar@ricardo.com)
Moekti Handajani Soejachmoen (Kuki), IRID (kuki.soejachmoen@irid.or.id)
Foto-foto acara dapat diakses melalui: Carbon Pricing Roadmap Discussion Event
