{"id":8529,"date":"2026-09-10T18:16:26","date_gmt":"2026-09-10T11:16:26","guid":{"rendered":"https:\/\/irid.or.id\/?p=8529"},"modified":"2026-09-10T19:48:50","modified_gmt":"2026-09-10T12:48:50","slug":"mengapa-pendanaan-iklim-di-asean-perlu-mendukung-transisi-yang-berkeadilan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/irid.or.id\/en\/mengapa-pendanaan-iklim-di-asean-perlu-mendukung-transisi-yang-berkeadilan\/","title":{"rendered":"Mengapa Pendanaan Iklim di ASEAN Perlu Mendukung Transisi yang Berkeadilan?"},"content":{"rendered":"\n

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, mulai dari kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan. Di Asia-Pasifik, perubahan iklim diproyeksikan dapat mengurangi produk domestik bruto (PDB) hingga 17% pada 2070 dalam skenario emisi tinggi (high end emissions scenario<\/em>)<\/a>, apabila upaya mitigasi dan adaptasi tidak diperkuat. Kondisi ini menjadikan kebutuhan pendanaan iklim di ASEAN semakin mendesak untuk mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.<\/p>\n\n\n\n

Hingga 2030, kawasan Asia Tenggara diperkirakan membutuhkan sekitar USD 422,16 miliar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan iklim dalam mendukung target Nationally Determined Contributions<\/em> (NDC)<\/a>[1]<\/a>. Namun, aliran pendanaan iklim yang saat ini tersedia diperkirakan hanya sekitar USD 3,2\u20136 miliar per tahun<\/a>. Bahkan, sebagian besar pendanaan iklim masih berfokus pada mitigasi, sementara untuk adaptasi, loss and damage<\/em>, penguatan kapasitas, serta dukungan bagi komunitas lokal masih sangat terbatas. Dalam konteks inilah, pendekatan transisi yang berkeadilan (<\/strong>just transition<\/em>)<\/strong> menjadi semakin penting dalam merancang kebijakan dan mekanisme pendanaan iklim, khususnya di ASEAN.<\/p>\n\n\n\n

Pembelajaran dari Negara-Negara Kepulauan di ASEAN<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Ketersediaan pendanaan iklim tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasi transisi menuju pembangunan rendah karbon. Pengalaman negara-negara kepulauan seperti, Indonesia dan Timor Leste, menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan besarnya investasi, tetapi juga dengan karakteristik wilayah dan kapasitas institusi. Sebaran pulau yang luas, tingginya biaya logistik, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia membuat implementasi aksi mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim menjadi lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan.<\/p>\n\n\n\n

Kondisi geografis tersebut juga dapat meningkatkan biaya dan kompleksitas pemeliharaan infrastruktur. Di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia, misalnya, keterbatasan akses dan tingginya biaya logistik menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan proyek energi terbarukan setelah memasuki tahap operasional. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan layanan pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang, tetapi juga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan daerah, serta belum terhubungnya proyek energi dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Pengalaman ini menunjukkan bahwa penyediaan pendanaan untuk infrastruktur saja tidak cukup. Tanpa alokasi pendanaan untuk penguatan kapasitas lokal, tata kelola, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, manfaat proyek menjadi sulit dipertahankan dalam jangka panjang.<\/p>\n\n\n\n

Di sisi lain, pengalaman Timor Leste menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dapat menjadi bagian dari desain pendanaan iklim sejak awal. Melalui proyek Community-Based Landscape Management for Enhanced Resilience to Climate Change and Reduction of Deforestation in Critical Watersheds<\/em><\/a>[2]<\/strong><\/a> yang didukung Green Climate Fund (GCF) melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), pendekatan community-based natural resource management<\/em> (CBNRM) menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan lokal. Pengembangan kapasitas kelembagaan serta kolaborasi antara Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan menjadi bagian dari investasi proyek, bukan sekadar kegiatan pendamping. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transisi tidak hanya bergantung pada besarnya pendanaan, tetapi juga pada kemampuan membangun kapasitas dan kepemilikan lokal (local ownership)<\/em> sejak awal.<\/p>\n\n\n\n

Namun, penerapan pendekatan tersebut secara lebih luas di kawasan Asia Tenggara masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah keterbatasan akses negara-negara terhadap pendanaan iklim internasional. Kompleksitas penyusunan proposal, persyaratan administratif yang ketat, serta keterbatasan Direct Access Entities (DAEs)<\/em>[3]<\/a> membuat banyak negara masih bergantung pada lembaga internasional sebagai perantara dalam mengakses pendanaan. Akibatnya, pemerintah daerah dan komunitas lokal sering kali memiliki ruang yang terbatas untuk mengelola pendanaan maupun berpartisipasi secara langsung dalam perencanaan dan implementasi program. Oleh karena itu, penyederhanaan akses terhadap pendanaan, peningkatan kapasitas lembaga nasional dan subnasional, serta perluasan mekanisme direct access<\/em> menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan transisi yang berkeadilan.<\/p>\n\n\n\n

Pendanaan Iklim Harus Menjangkau Komunitas<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Pengalaman di berbagai negara kepulauan ASEAN menunjukkan bahwa keberhasilan pendanaan iklim pada akhirnya ditentukan juga oleh siapa yang dapat mengakses, mengelola, dan mengambil keputusan atas penggunaannya. Masyarakat tidak cukup diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Maka dari itu, penting untuk mendorong pendekatan community-led climate finance<\/em>, yaitu mekanisme pendanaan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi program iklim. Pendekatan ini memperkuat local ownership<\/em> sehingga manfaat program dapat dipertahankan setelah dukungan pendanaan berakhir.<\/p>\n\n\n\n

Berbagai organisasi di kawasan juga mulai mengembangkan skema pendanaan yang lebih fleksibel, seperti small grants<\/em>, agar pendanaan dapat diakses hingga tingkat komunitas tanpa terbebani persyaratan administratif yang terlalu kompleks. Samdhana Institute, misalnya, menggunakan berbagai skema pendanaan untuk mendukung organisasi dan gerakan akar rumput, termasuk Global Greengrants Fund<\/em> (GGF) dengan dukungan sebesar USD 500\u20135.000 serta Next Level Grant Facility<\/em> (NLGF) dengan dukungan sebesar USD 10.000, melalui mekanisme proposal dan pelaporan yang lebih sederhana.<\/p>\n\n\n\n

Dalam konteks pendanaan iklim, prinsip Free, Prior and Informed Consent<\/em> (FPIC) juga penting untuk memastikan bahwa keputusan mengenai penggunaan dana dan pelaksanaan proyek tidak mengabaikan hak masyarakat adat. Demikian pula, integrasi perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion<\/em> (GEDSI) sejak tahap perencanaan diperlukan agar perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dapat berpartisipasi secara bermakna dalam aksi iklim. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa transisi yang berkeadilan berarti memastikan distribusi manfaat yang lebih merata dan membuka ruang bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili untuk ikut menentukan arah pembangunan.<\/p>\n\n\n\n

Pada akhirnya, pendanaan iklim perlu diukur dari sejauh mana pendanaan tersebut mampu memperkuat kapasitas lokal, melindungi hak-hak masyarakat, dan menciptakan ruang bagi komunitas untuk menjadi bagian dari solusi. Tantangan utama negara-negara ASEAN bukan hanya meningkatkan volume pendanaan iklim, tetapi juga memastikan bahwa pendanaan tersebut benar-benar menjangkau mereka yang berada di garis depan dalam menghadapi perubahan iklim. Pergeseran dari sekadar membiayai proyek menuju membiayai transformasi sosial dan ekonomi inilah yang akan menentukan apakah transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dapat berlangsung serta dicapai secara berkeadilan.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

[1]<\/a> Angka tersebut merupakan estimasi kebutuhan pendanaan iklim kawasan hingga 2030 oleh UNDP. Namun, berdasarkan data BTR\/CTF-FTC, Timor-Leste termasuk negara yang belum mencantumkan atau mengkuantifikasi kebutuhan pendanaan iklim dalam NDC maupun BTR-nya.<\/p>\n\n\n\n

[2]<\/a> Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan mengurangi deforestasi melalui pengelolaan bentang alam berbasis masyarakat di daerah aliran sungai (DAS) kritis di Timor Leste.<\/p>\n\n\n\n

[3]<\/a> Direct Access Entities<\/em> (DAEs) merupakan lembaga nasional atau regional yang telah terakreditasi pada GCF untuk mengakses dan mengelola pendanaan secara langsung.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, mulai dari kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, hingga<\/p>\n

<\/a><\/div>","protected":false},"author":10,"featured_media":8534,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"ocean_front_end_style_editor":"no","ocean_post_layout":"","ocean_both_sidebars_style":"","ocean_both_sidebars_content_width":0,"ocean_both_sidebars_sidebars_width":0,"ocean_sidebar":"","ocean_second_sidebar":"","ocean_disable_margins":"enable","ocean_add_body_class":"","ocean_shortcode_before_top_bar":"","ocean_shortcode_after_top_bar":"","ocean_shortcode_before_header":"","ocean_shortcode_after_header":"","ocean_has_shortcode":"","ocean_shortcode_after_title":"","ocean_shortcode_before_footer_widgets":"","ocean_shortcode_after_footer_widgets":"","ocean_shortcode_before_footer_bottom":"","ocean_shortcode_after_footer_bottom":"","ocean_display_top_bar":"default","ocean_display_header":"default","ocean_header_style":"","ocean_center_header_left_menu":"","ocean_custom_header_template":"","ocean_custom_logo":0,"ocean_custom_retina_logo":0,"ocean_custom_logo_max_width":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_width":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_width":0,"ocean_custom_logo_max_height":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_height":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_height":0,"ocean_header_custom_menu":"","ocean_menu_typo_font_family":"","ocean_menu_typo_font_subset":"","ocean_menu_typo_font_size":0,"ocean_menu_typo_font_size_tablet":0,"ocean_menu_typo_font_size_mobile":0,"ocean_menu_typo_font_size_unit":"px","ocean_menu_typo_font_weight":"","ocean_menu_typo_font_weight_tablet":"","ocean_menu_typo_font_weight_mobile":"","ocean_menu_typo_transform":"","ocean_menu_typo_transform_tablet":"","ocean_menu_typo_transform_mobile":"","ocean_menu_typo_line_height":0,"ocean_menu_typo_line_height_tablet":0,"ocean_menu_typo_line_height_mobile":0,"ocean_menu_typo_line_height_unit":"","ocean_menu_typo_spacing":0,"ocean_menu_typo_spacing_tablet":0,"ocean_menu_typo_spacing_mobile":0,"ocean_menu_typo_spacing_unit":"","ocean_menu_link_color":"","ocean_menu_link_color_hover":"","ocean_menu_link_color_active":"","ocean_menu_link_background":"","ocean_menu_link_hover_background":"","ocean_menu_link_active_background":"","ocean_menu_social_links_bg":"","ocean_menu_social_hover_links_bg":"","ocean_menu_social_links_color":"","ocean_menu_social_hover_links_color":"","ocean_disable_title":"default","ocean_disable_heading":"default","ocean_post_title":"","ocean_post_subheading":"","ocean_post_title_style":"","ocean_post_title_background_color":"","ocean_post_title_background":0,"ocean_post_title_bg_image_position":"","ocean_post_title_bg_image_attachment":"","ocean_post_title_bg_image_repeat":"","ocean_post_title_bg_image_size":"","ocean_post_title_height":0,"ocean_post_title_bg_overlay":0.5,"ocean_post_title_bg_overlay_color":"","ocean_disable_breadcrumbs":"default","ocean_breadcrumbs_color":"","ocean_breadcrumbs_separator_color":"","ocean_breadcrumbs_links_color":"","ocean_breadcrumbs_links_hover_color":"","ocean_display_footer_widgets":"default","ocean_display_footer_bottom":"default","ocean_custom_footer_template":"","omw_enable_modal_window":"enable","ocean_post_oembed":"","ocean_post_self_hosted_media":"","ocean_post_video_embed":"","ocean_link_format":"","ocean_link_format_target":"self","ocean_quote_format":"","ocean_quote_format_link":"post","ocean_gallery_link_images":"on","ocean_gallery_id":[],"footnotes":""},"categories":[121],"tags":[100,160,336,150,81,68,168],"class_list":["post-8529","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","tag-adaptasi","tag-aksi-iklim","tag-asean","tag-mitigasi","tag-pendanaan-iklim","tag-perubahan-iklim","tag-transisi-berkeadilan","entry","has-media"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t